Pontianak, sebagai salah satu kota pesisir di Indonesia, memiliki potensi besar dalam bidang hukum maritim. Namun, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim di Pontianak, diperlukan kerjasama lintas sektoral yang kuat.

Menurut Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Irjen Pol Didi Haryono, kerjasama lintas sektoral menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim di Pontianak. “Kita tidak bisa bekerja sendiri, perlu kerjasama yang solid antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya,” ujar Irjen Pol Didi Haryono.

Kerjasama lintas sektoral juga dianggap penting oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Agus H. Purnomo. Menurutnya, “Dengan adanya kerjasama lintas sektoral, penegakan hukum maritim di Pontianak akan semakin efektif dan efisien.”

Selain itu, Prof. Dr. H. M. Syamsuddin, SH, MH, seorang pakar hukum maritim dari Universitas Tanjungpura Pontianak, menekankan pentingnya sinergi antara berbagai sektor dalam penegakan hukum maritim. Menurutnya, “Kerjasama lintas sektoral akan memperkuat penegakan hukum maritim di Pontianak dan meningkatkan keamanan di perairan sekitar kota ini.”

Dengan adanya kerjasama lintas sektoral yang solid, diharapkan penegakan hukum maritim di Pontianak dapat terus ditingkatkan. Sebagai kota pesisir yang strategis, Pontianak memiliki potensi besar dalam bidang hukum maritim. Dengan sinergi antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya, Pontianak dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam penegakan hukum maritim yang efektif dan efisien.