Penegakan Hukum Maritim menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Kewenangan Bakamla sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini sangatlah vital. Bakamla memiliki tugas dan wewenang untuk menangani segala bentuk pelanggaran di perairan Indonesia.

Menurut Kepala Bakamla Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum maritim diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.” Hal ini menunjukkan bahwa Bakamla memiliki landasan hukum yang kuat untuk bertindak dalam menangani pelanggaran di perairan Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, Bakamla bekerja sama dengan berbagai instansi terkait seperti TNI AL, Polri, KKP, dan Kementerian Perhubungan. Hal ini dilakukan untuk memastikan penegakan hukum maritim dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pelanggaran di perairan Indonesia dapat berupa illegal fishing, penyelundupan barang ilegal, pencurian ikan, dan masih banyak lagi. Dengan adanya kewenangan Bakamla, diharapkan pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat ditindak secara tegas.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Penegakan hukum maritim merupakan hal yang penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.” Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran Bakamla dalam melindungi perairan Indonesia dari segala bentuk pelanggaran.

Dengan adanya kewenangan Bakamla dalam menangani pelanggaran di perairan Indonesia, diharapkan keamanan dan ketertiban di laut Indonesia dapat terjaga dengan baik. Semua pihak diharapkan untuk mendukung upaya penegakan hukum maritim ini demi kebaikan bersama.