Pentingnya Kepatuhan Pola Patroli Bakamla terhadap Hukum Laut Internasional

Salah satu tugas utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) adalah melakukan patroli di perairan Indonesia guna menjaga keamanan dan ketertiban laut. Namun, dalam melaksanakan tugas ini, Bakamla harus tetap memperhatikan pentingnya kepatuhan terhadap hukum laut internasional.

Kepatuhan terhadap hukum laut internasional sangat penting dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi kepentingan nasional. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, “Kepatuhan terhadap hukum laut internasional akan memastikan bahwa tindakan patroli yang dilakukan oleh Bakamla tidak melanggar hak-hak negara lain dan tidak menimbulkan konflik di tingkat internasional.”

Menurut Pasal 87 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982, setiap negara memiliki hak untuk melakukan patroli di Zona Ekonomi Eksklusifnya. Namun, hak ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum laut internasional, termasuk prinsip-prinsip kebebasan berlayar dan kebebasan menyeberangi jalur pelayaran.

Oleh karena itu, penting bagi Bakamla untuk memastikan bahwa pola patroli yang mereka lakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan peran Bakamla dalam mengawasi perairan Indonesia.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Kepatuhan terhadap hukum laut internasional merupakan komitmen yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota Bakamla dalam melaksanakan tugas patroli.” Dengan demikian, Bakamla dapat menjaga keamanan dan ketertiban laut tanpa melanggar hukum internasional yang berlaku.

Dalam konteks ini, pentingnya kepatuhan pola patroli Bakamla terhadap hukum laut internasional menjadi sebuah hal yang tidak bisa diabaikan. Dengan memperhatikan aspek hukum internasional dalam setiap tindakan patroli yang dilakukan, Bakamla dapat menjaga kedaulatan negara dan melindungi kepentingan nasional dengan tetap menghormati hak-hak negara lain di laut.