Peran penting peraturan hukum laut dalam pembangunan ekonomi Indonesia memang tidak bisa dianggap remeh. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor kelautan. Namun, tanpa peraturan hukum laut yang jelas dan kuat, potensi tersebut tidak akan bisa dimanfaatkan secara optimal.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum laut dari Universitas Indonesia, peraturan hukum laut merupakan landasan yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan. “Tanpa aturan yang jelas, maka akan timbul perselisihan antar negara dan antar pemangku kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya laut,” ujarnya.

Peraturan hukum laut juga berperan dalam melindungi lingkungan laut. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, sekitar 60% terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan akibat berbagai aktivitas manusia yang tidak terkendali. Dengan adanya peraturan hukum laut yang ketat, diharapkan kerusakan tersebut dapat diminimalkan.

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan peran peraturan hukum laut dalam pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Kelautan No. 32 Tahun 2014 yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, peraturan hukum laut merupakan fondasi utama dalam pembangunan sektor kelautan. “Tanpa aturan yang kuat, kita tidak akan bisa melindungi sumber daya laut kita dan masyarakat pesisir akan terus menderita akibat eksploitasi yang berlebihan,” ujarnya.

Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk memahami dan mematuhi peraturan hukum laut dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi besar di sektor kelautan yang dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi. Namun, hal tersebut hanya dapat tercapai jika peraturan hukum laut dijalankan dengan baik dan benar.