Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia dalam implementasi strategi pengamanan laut adalah tingginya tingkat aktivitas ilegal di perairan Indonesia. Menurut Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, “Kita dihadapkan pada berbagai masalah seperti illegal fishing, illegal logging, dan illegal mining yang merugikan negara kita secara ekonomi dan lingkungan.”

Solusi untuk mengatasi tantangan ini, menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, TB Haeru Rahayu, adalah dengan meningkatkan kerjasama antara lembaga terkait seperti TNI AL, Polri, Bea Cukai, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Kita perlu bekerja sama secara sinergis dan terkoordinasi untuk memastikan keberhasilan strategi pengamanan laut kita,” ujarnya.

Namun, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh Indonesia. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksda TNI Aan Kurnia, “Kita butuh peningkatan anggaran dan investasi dalam bidang sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengamanan laut kita.”

Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggandeng pihak swasta dan lembaga internasional untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia dan teknologi di bidang pengamanan laut. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Arifsyah Munggaran, “Kerjasama antara pemerintah, swasta, dan lembaga internasional sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan strategi pengamanan laut di Indonesia.”

Dengan adanya kerjasama yang sinergis antara lembaga terkait, peningkatan sumber daya manusia dan teknologi, serta dukungan dari pihak swasta dan lembaga internasional, diharapkan implementasi strategi pengamanan laut di Indonesia dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Sehingga, Indonesia dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan memastikan keamanan serta kedaulatan laut di wilayahnya.