Penegakan hukum laut di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara terutama dalam mengawasi wilayah perairan Indonesia yang begitu luas. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum laut di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang menjadi hambatan dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di laut.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum laut di Indonesia adalah masalah kekurangan sumber daya manusia dan teknologi. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Muda TNI Achmad Taufiqoerrochman, “Kami masih kekurangan personel dan peralatan untuk mengawasi wilayah perairan Indonesia yang sangat luas. Hal ini tentu menjadi kendala dalam menjalankan tugas kami untuk menegakkan hukum laut di Indonesia.”

Tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan kerjasama antara berbagai instansi terkait seperti TNI AL, Polri, KKP, dan Kementerian Perhubungan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Oceans Institute, Dr. Arya Hadi Dharmawan, “Kerjasama lintas sektoral sangat penting dalam penegakan hukum laut di Indonesia. Dengan bekerja sama, kita dapat saling mendukung dan memaksimalkan upaya penegakan hukum laut di Indonesia.”

Selain itu, penguatan hukum laut di Indonesia juga perlu terus dilakukan agar aturan-aturan yang ada dapat ditegakkan dengan lebih efektif. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, “Penguatan hukum laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara kita. Kita harus terus melakukan pembenahan dalam bidang hukum laut agar penegakan hukum laut di Indonesia dapat berjalan dengan baik.”

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan penegakan hukum laut di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut. Sehingga Indonesia dapat tetap menjaga kedaulatannya sebagai negara maritim yang besar dan berpotensi menjadi kekuatan maritim di dunia.