Penegakan hukum perikanan di Indonesia merupakan sebuah perjuangan yang penuh tantangan. Tantangan tersebut tak hanya berasal dari aktivitas illegal fishing yang merajalela, tetapi juga dari berbagai kelemahan dalam sistem penegakan hukum yang ada. Meskipun demikian, ada juga peluang besar untuk memperbaiki situasi ini agar perikanan Indonesia dapat terjaga keberlanjutannya.

Menurut Kepala Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) RI, Mas Achmad Santosa, penegakan hukum perikanan di Indonesia memang menghadapi berbagai kendala. “Kendala utama yang kami hadapi adalah masalah koordinasi antara lembaga terkait, minimnya sumber daya manusia yang terlatih, serta kelemahan dalam sistem pengawasan dan penindakan,” ujar Mas Achmad Santosa.

Namun, Mas Achmad Santosa juga menekankan bahwa ada peluang besar untuk memperbaiki situasi ini. “Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak terkait, penegakan hukum perikanan di Indonesia dapat ditingkatkan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem pengawasan juga sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada,” tambahnya.

Menurut Pakar Hukum Kelautan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, penegakan hukum perikanan di Indonesia juga harus didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. “Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga sumber daya kelautan dan perikanan sangat penting dalam mendukung upaya penegakan hukum. Tanpa dukungan dari masyarakat, penegakan hukum perikanan tidak akan berjalan efektif,” ujar Prof. Hikmahanto Juwana.

Dengan demikian, penegakan hukum perikanan di Indonesia memang menghadapi berbagai tantangan. Namun, dengan adanya kesadaran dan sinergi antara berbagai pihak terkait, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peluang untuk memperbaiki situasi ini juga sangat besar. Mari kita bersama-sama menjaga sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia untuk generasi masa depan.