Sejak berdiri pada tahun 2014, Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kewenangannya dalam menangani berbagai ancaman keamanan maritim di wilayah perairan Indonesia. Upaya peningkatan kewenangan Bakamla ini menjadi sorotan utama dalam upaya penguatan keamanan laut di tanah air.

Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda Bakamla Aan Kurnia, kewenangan yang diberikan kepada Bakamla sangat penting dalam menjaga keamanan maritim Indonesia. “Dengan kewenangan yang memadai, Bakamla dapat lebih efektif dalam menangani ancaman keamanan maritim seperti penyelundupan, perompakan, dan terorisme laut,” ujarnya.

Salah satu upaya peningkatan kewenangan Bakamla adalah dengan memberikan kewenangan penegakan hukum kepada petugas Bakamla. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pertahanan Negara yang memberikan wewenang kepada Bakamla untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Center for Law Enforcement Studies (ICLES), Taufik Basari, peningkatan kewenangan Bakamla dalam menangani ancaman keamanan maritim sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. “Dengan kewenangan yang memadai, Bakamla dapat berperan aktif dalam menjaga keamanan laut Indonesia,” ujarnya.

Namun, upaya peningkatan kewenangan Bakamla tidaklah mudah. Diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk memastikan bahwa Bakamla dapat menjalankan tugasnya dengan baik. “Kami berharap dukungan dari semua pihak agar Bakamla dapat terus meningkatkan kewenangannya dalam menangani ancaman keamanan maritim,” kata Aan Kurnia.

Dengan adanya upaya peningkatan kewenangan Bakamla dalam menangani ancaman keamanan maritim, diharapkan bahwa keamanan laut Indonesia dapat terus terjaga dengan baik. Semua pihak diharapkan dapat mendukung langkah-langkah yang diambil oleh Bakamla demi kepentingan bersama.