Kerja sama antara lembaga penegak hukum dan keamanan laut sangat penting dalam mengatasi kejahatan laut yang semakin merajalela di perairan Indonesia. Salah satu strategi efektif yang dapat dilakukan adalah bekerja sama dengan Polair, yaitu Kepolisian Perairan, untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di laut.

Menurut Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Brigjen Pol Indra Jaya, kerja sama antara Polair dan lembaga lainnya seperti TNI AL dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) adalah kunci utama dalam menangani kejahatan laut. “Dengan adanya sinergi dan koordinasi yang baik antara lembaga terkait, kita dapat lebih efektif dalam memberantas tindak kejahatan di laut,” ujarnya.

Strategi efektif kerja sama dengan Polair juga dapat dilakukan melalui pertukaran informasi dan intelijen, patroli bersama, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas petugas. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, yang menyatakan bahwa kerja sama antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk melindungi sumber daya laut dan mengatasi kejahatan di laut.

Dalam upaya meningkatkan kerja sama dengan Polair, perlu adanya kesadaran dan komitmen dari semua pihak terkait. Kepala Bakamla, Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga penegak hukum laut untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. “Kita semua memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan laut, dan kerja sama dengan Polair adalah langkah awal yang baik untuk mencapai tujuan tersebut,” katanya.

Dengan adanya strategi efektif kerja sama dengan Polair, diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan laut di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya laut. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang kelautan yang perlu dijaga dan dilestarikan melalui kerja sama yang solid antara berbagai lembaga terkait, termasuk Polair.